Adapun Peraturan terkait Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sbb:
Peraturan Kementerian LHK
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014Tetang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan.
Peraturan Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tetang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tetang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tetang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor NOMOR 38/M-DAG/PER/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG /PER/ 12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
Peraturan Dirjen
- Keputusan Direktur Jenderal PHL Nomor : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 Tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Terutamanya
- Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Surat Edaran
- Surat Edaran Nomor : SE.01/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2021 Tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Diligence) dan Deklarasai Impor Di Kawasan Berikat
- Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Surat Edaran Nomor : SE.02/PPHH/NEIP/HPL.3/3/2020 Tentang Penjelasan Lanjutan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.8/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 Tentang Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- Surat Edaran Nomor : SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 Tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 Tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.9/PPHH/NEIP/HPL.3/1/2017 Tentang Toleransi Volume Atau Berat Produk Kayu.
- Surat Edaran Nomor : SE.2/PPHH/NEIP/HPL.3/1/2017 Tentang Penambahan Tujuan Negara Pengguna FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.09/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2016 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) Sementara.
- Surat Edaran Nomor : SE.4/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2016 Tentang Hasil Evaluasi Implementasi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.3/PPHH/SPHH/HPL.3/12/2016 Tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (Dalbergia latifolia).