Adapun Peraturan terkait Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sbb:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Kementerian LHK
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/11/2021 Tentang Penetapan Tanda SVLK
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014Tetang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan.
Peraturan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/KM.4/2023 Tetang Penetapan Jenis Satuan Barang yang digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Barang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.10/2022 Tentang tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.10/2022 Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangannomor 39/PMK.010/202
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.10/2022 Tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.10/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Peraturan Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Peraturan Dirjen
- Keputusan Direktur Jenderal PHL Nomor : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 Tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Terutamanya
- Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Surat Edaran / Penjelasan
- Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2024 Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI)
- Surat Edaran Nomor: S.287/PHL/BPPHH/HPL.3/6/2023 Penerbitan Dokumen V-Legal-Lisensi FLEGT dengan penambahan kata Legality di bawah logo baru SVLK INDONESIA
- Surat Edaran Nomor: SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 Tentang Perdagangan Domestik
- Surat Edaran Nomor : S.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/1/2023 Tentang Implementasi Ekspor menggunakan Dokumen V-legal/Lisesnsi FLEGT
- Surat Edaran Nomor : SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tentang Penjelasan tambahan ketentuan impor kayu dan produk turunannya
- Surat Edaran Nomor : S.258/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tentang Penjelasan terkait bahan baku berasal dan Rusia dan Belarusia
- Surat Penjelasan Nomor : SP.203/BPPHH/SPHH/HPL.3/8/2022 Tentang Penjelasan terkait bahan baku yang berasal dari Rusia.
- Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan SVK Atas Terbitnya PermenLHK No.8 Tahun 2021
- Surat Edaran Nomor : SE.01/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2021 Tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan (Due Diligence) dan Deklarasai Impor Di Kawasan Berikat
- Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Surat Edaran Nomor : SE.02/PPHH/NEIP/HPL.3/3/2020 Tentang Penjelasan Lanjutan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.8/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 Tentang Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- Surat Edaran Nomor : SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 Tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 Tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.9/PPHH/NEIP/HPL.3/1/2017 Tentang Toleransi Volume Atau Berat Produk Kayu.
- Surat Edaran Nomor : SE.2/PPHH/NEIP/HPL.3/1/2017 Tentang Penambahan Tujuan Negara Pengguna FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.09/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2016 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) Sementara.
- Surat Edaran Nomor : SE.4/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2016 Tentang Hasil Evaluasi Implementasi FLEGT.
- Surat Edaran Nomor : SE.3/PPHH/SPHH/HPL.3/12/2016 Tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (Dalbergia latifolia).