Informasi Proses

Permohonan ditujukan langsung kepada Direktur MHI dengan alamat: 

Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9 Room 931C, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta atau melalui email: mutuhijauindonesia@gmail.com

1. Perizinan Berusaha Perkebunan
2. Bukti Hak Atas Tanah
3. Persetujuan Lingkungan
4. Daftar minimal 2 auditor internal bagi Perusahaan yang telah lulus pelatihan ISPO

1. Tanda Daftar Usaha Perkebunan; dan/atau
2. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah

1. Legalitas Kelompok Pekebun
2. Jumlah anggota yang siap disertifikasi termasuk luas lahan masing-masing anggota pekebun
3. Daftar Tim Sistem Kendali Internal/ Internal Control System (ICS) kelompok pekebun/gabungan kelompok pekebun/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun serta bukti minimal 1 (satu) orang telah lulus pelatihan ISPO  yang dapat menerapkan sistem kendali internal dan bertanggung jawab dalam penerapan prinsip dan kriteria ISPO 

1. Pelaksanaan Audit Tahap 1 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.
2. Apabila hasil Audit Tahap 1 telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua)
3. Apabila hasil Audit Tahap 1 tidak memenuhi ketentuan penilaian, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.
4. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan perbaikan, proses Audit Tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian

1. Tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas
2. Sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada Audit Tahap 2
3. Titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan Kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu, dan
4. Para pihak/ pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber yang akan diaudit sebagai dasar penyusunan Rencana Audit Tahap 2.

1. Pelaksanaan Audit Tahap 2 dilakukan setelah hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian
2. Apabila hasil audit tahap 2 (dua) telah memenuhi ketentuan penilaian, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO
3. Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian, pemohon diberi waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak closing meeting
4. Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian

1. Seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;
2. Penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;
3. Kompetensi dari petugas/ karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan
4. Konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/ pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 33 Tahun 2025 Lampiran I dan Lampiran II

Diatur sesuai dengan P-ISPO 12 dan DPU 02

Pencantuman Logo ISPO dengan ketentuan sebagai berikut :

• dapat diletakkan pada pada areal kebun, areal perkantoran, areal pabrik pengolahan kelapa sawit, tangki timbun, tangki pengangkut, invoice, dokumen angkut, dan/atau kemasan,
• diletakkan pada pada sertifikat, 
• dalam hal produk dipasarkan tidak menggunakan kemasan atau dipasarkan dalam bentuk curah, maka Logo ISPO dibubuhkan pada invoice dan/atau dokumen administrasi lainnya yang sah
• dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Logo ISPO dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan
• Logo ISPO dapat dicantumkan berdekatan dengan Logo Kelapa Sawit Berkelanjutan dari negara lain atau sistem sertifikasi lain

1. Adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;
2. Tindak lanjut keluhan/banding; atau
3. Perubahan manajemen dan/atau kepemilikan

Dilakukan sesuai dengan P-ISPO 07.

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan Perkebunan atau Pekebun mengajukan Sertifikasi ISPO ulang

Dilakukan sesuai dengan P-ISPO 11