SVLK

Sertifikasi legalitas kayu di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo PermenLHK No P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verfikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015.

Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah untuk membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Hasil verifikasi Legalitas Kayu merupakan jaminan keabsahan kayu yang menunjukkan bahwa produk yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah.

 

Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi legalitas kayu (SVLK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Mutu Hijau Indonesia adalah sebagai berikut:

No.

Fungsi Penilaian Kesesuaian

Persyaratan

  1.  

Seleksi

Permohonan

Permohonan ditujukan langsung kepada Direktur MHI dengan alamat:

Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9 Room 931C, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Pemohon diharuskan mengisi formulir permohonan (FVLK/FVLKH 01.01)

Sistem manajemen mutu yang diterapkan

Opsi A

Waktu audit termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi

sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga MHI dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui

  1.  

Determinasi

Audit Kecukupan

 

 

 

Dokumen yang diperiksa

Audit kecukupan dilakukan untuk verifikasi dokumen

Audit kecukupan dilakukan sesuai dengan PVLK 04/ PVLKH 04

Dokumen yang diperiksa

Sesuai verifier Lampiran 2.1, 2.2, 2.3., 2.4, 2.5,  2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10

Verifikasi lapangan

Dilakukan sesuai dengan PVLK 05/PVLKH 05

Tim auditor

 

Untuk auditor VLK industri minimal terdiri dari 2 orang : 1 orang Ketua Tim dan 1 orang anggota

Untuk auditor VLK Hutan minimal terdiri dari 3 orang : 1 orang Ketua Tim dan 2 orang anggota

Kriteria audit

 

Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK No. P.95/Menhut-II/2014

Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK Nomor P.1/VI-BPPHH/2014

Tahapan verifikasi lapangan

 

Pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, pertemuan penutupan.

Laporan verifikasi lapangan

Panduan untuk melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan DPU 05.

Dilakukan sesuai dengan PVLK 06/PVLKH 06 dan dokumen pendukungnya.

Laporan hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada organisasi pemohon dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pertemuan penutupan dalam bentuk buku dan soft copy /CD.

  1.  

Evaluasi dan Keputusan

Pengkajian laporan hasil verifikasi lapangan

Reviewer terdiri dari personel yang mengetahui masalah teknis di bidang kehutanan/sertifikasi dan inspeksi legalitas kayu

Dilakukan sesuai dengan dengan PVLK 07 atau PVLKH 07 dan dokumen pendukungnya.

Pengambilan keputusan sertifikasi

Dilakukan oleh Council sesuai dengan PVLK 08/ PVLKH 08.

  1.  

Lisensi

Dasar lisensi/ Penggunaan Logo V Legal

Diatur sesuai dengan PVLK 14/PVLKH 14 dan DPU 03

  1.  

Survailen

Verfikasi lapangan

Dilakukan sesuai dengan PVLK 09/PVLKH 09

Laporan survailen

Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 atau PVLKH 06 dan dokumen pendukungnya.

  1.  

Audit Khusus

Dilakukan untuk menginvestigasi keluhan

Verifikasi lapangan

Dilakukan sesuai dengan PVLK 11/PVLKH 11 dan PVLK 05/PVLKH 05

Laporan audit khusus

Dilakukan sesuai dengan PVLK 06/PVLKH 06 dan dokumen pendukungnya

7.

Keluhan dan Banding

Dilakukan sesuai dengan PVLK 13/PVLKH 13

8.

Penerbitan Dokumen V legal

Dilakukan sesuai dengan PVLK 15

 

 

Syarat dan Aturan Sertifikasi

1.    Hak Para Pihak

Hak-hak Pihak Pertama (Lembaga MHI)

Pihak Pertama berhak menerima fee dari jasa Survailen (Penilikan) Verifikasi Legalitas Kayu.

Hak-hak Pihak Kedua (Organisasi/Auditee)

  1. Pihak Kedua berhak mengajukan banding dan keluhan kepada PT. MHI
  2. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan Sertifikasi Legalitas Kayu
  3. Pihak Kedua berhak mendapat penjelasan tambahan terkait dengan Survailen.
  4. Pihak Kedua berhak memperoleh informasi terkait susunan Tim Audit yang akan melaksanakan Survailen.
  5. Pihak Kedua berhak menggunakan logo PT. MHI sesuai dengan aturan penggunaan logo yang ditetapkan PT. MHI.
  6. Pihak Kedua berhak mengajukan permohonan perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
  7. Pihak Kedua berhak mendapatkan Laporan Hasil Survailen.


 2.    Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Pihak Pertama(Lembaga MHI)

  1. Pihak Pertama berkewajiban memberikan laporan kepada Pihak Keduamengenai hasil Sertifikasi Awal dan Survailen (Penilikan).
  2. Pihak Pertama berkewajiban memberikan layanan pemeliharaan sertifikat melalui Survailen (Penilikan) dan Audit Khusus.
  3. Pihak Pertama berkewajiban menjamin kerahasiaan atas seluruh dokumen milik Pihak Kedua.


Kewajiban Pihak Kedua
(Organisasi/Auditee)

  1. Pihak Kedua selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh Pihak Pertama;
  2. Jika sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus menerus memenuhi persyaratan produk;
  3. Pihak Kedua berkewajiban menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan ke Pihak Pertama adalah mutakhir.
  4. Pihak Kedua berkewajiban memberi izin kepada Auditor Pihak Pertama dan membuat pengaturan untuk kegiatanevaluasi/ survailen sesuai ruang lingkup di seluruh lokasi organisasi, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan sub kontraktor klien yang relevan;
  5. Pihak Kedua berkewajiban membantu Pihak Pertama dalam pelaksanaan investigasi/penyelidikan pengaduan, penyelesaian terhadap keluhan atau keberatan yang datang dari pihak ketiga (Lembaga Pemantau Independen) dan partisipasi pengamat, jika diperlukan.
  6. Pihak Kedua berkewajiban menggunakan logo Pihak Pertama dan logo KAN sesuai dengan aturan dan tidak ada pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo.
  7. Pernyataan terkait sertifikasi yang dibuat oleh  Pihak Keduaharus sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi
  8. Pihak Kedua tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi Pihak Pertama sebagai lembaga sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknyayang dianggap oleh lembaga sertifikasi sebagai menyesatkan atau tidak sah;
  9. Pada saatpembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi, Pihak Kedua menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan  seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi (misalnya mengembalikan dokumen sertifikasi) dan mengambil tindakan lain yang diperlukan;
  10. Jika Pihak Kedua memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi;
  11. Dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, Pihak Kedua memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
  12. Pihak Kedua memenuhipersyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian, dan informasi yang terkait dengan produk;
  13. Pihak Kedua menyimpan rekaman  seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman  tersedia bagi lembaga sertifikasi bila diminta, dan
    1)   Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
    2)  
    Mendokumentasikan tindakan yang diambil.
  14. Pihak Kedua menginformasikan kepada lembaga sertifikasi, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi, diantaranya :
    1)  
    Hal-hal yang dapat mempengaruhi Sistem Legalitas Kayu Pihak Kedua, atau
    2)  
    Perubahan kepemilikan Pihak Kedua, atau
    3)  
    Struktur atau Manajemen Pihak Kedua
  15. Pihak Kedua berkewajiban melunasi biaya Survailen.

 

Biaya Sertifikasi

Biaya ditetapkan dalam besaran man days tergantung pada kapasitas produksi. Biaya tidak termasuk transportasi dan akomodasi auditor.

 

Sumber Dana

Sumber dana Lembaga MHI berasal dari:
1. Sertifikasi, Inspeksi Legalitas Kayu
2. Penerbitan Dokumen V-legal dari Organisasi Klien


Penanganan Keluhan dan Banding

  • Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan yang ditujukan kepada Direktur. Keluhan dapat disampaikan melalui surat tertulis (pos dan faksimili), Penyampaian keluhan melalui telepon tidak termasuk dalam keluhan yang ditangani melalui prosedur ini.
  • Lembaga Mutu Hijau Indonesia akan membentuk Tim independen untuk penyelesaian keluhan dan banding. Keputusan Tim akan disampaikan kepada yang mengajukan keluhan/banding.
  • Untuk sertifikasi SVLK, pengajuan keluhan harus dalam bentuk tertulis dari Pemantau Independen yang ditujukan kepada Lembaga MHI.
  • Organisasi harus menyesaikan permintaan tindakan perbaikan. Bilamana organisasi tidak dapat memenuhi permintaan tindakan perbaikan maka status sertifikasi dapat dibekukan.

 

Keputusan Sertifikasi

Pemberian

Sertifikat SVLK, ISO 9001 dan ISO 14001 diberikan oleh Lembaga MHI setelah diputuskan oleh Council. Sertifikat Lembaga MHI berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pemeliharaan

Lembaga MHI melaksanakan kunjungan survailen untuk memantau konsistensi kinerja organisasi yang disertifikasi secara periodik setahun sekali. Kunjungan pertama dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terbitnya sertifikat. Hasil survailen disampaikan oleh Manajer Teknis kepada organisasi.

Penundaan/pembekuan

Lembaga MHI dapat membekukan lingkup sertifikasi SVLK organisasi berdasarkan hal berikut:

  • Tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan
  • Organisasi tidak melakukan tindakan koreksi terhadap hasil audit, survailen atau re-sertifikasi dalam kerangka waktu yang ditetapkan;
  • Analisis keluhan atau informasi yang ada memberikan bukti bahwa organisasi yang disertifikasi tidak memenuhi kriteria verifikasi legalitas kayu yang ditetapkan Lembaga MHI;
  • Penyalahgunaan logo Lembaga MHI;
  • Bila kesimpulan tim audit menyatakan bahwa beberapa ketidaksesuaian yang tidak memenuhi namun tidak diperbaiki;
  • Atas permintaan organisasi.

Dalam periode pembekuan, organisasi harus menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan organisasi yang disertifikasi termasuk menerbitkan dan menyebarluaskan segala bentuk publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh Lembaga MHI. Organisasi yang dicabut sertifikasinya harus mengembalikan sertifikat legalitas kayu.

Direktur menetapkan periode penundaan/pembekuan yaitu tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Apabila setelah periode pembekuan berakhir belum memperbaiki statusnya, maka Direktur dapat mengusulkan Council untuk menetapkan pencabutan status sertifikasinya.

 

Pencabutan

Lembaga MHI mencabut status sertifikasi SVLK organisasi bila:

  • tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
  • secara hukum terbukti melakukan pelanggaran, antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran HAM, membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal.
  • pemegang sertifikat Legalitas Kayu kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.

 

Pengurangan Lingkup Sertifikasi

Lembaga MHI dapat mengurangi lingkup sertifikasi organisasi bila:

  • Hal-hal yang mempengaruhi sistem; atau
  • Atas permintaan organisasi.

 

Lingkup Sertifikasi

Lembaga MHI melakukan sertifikasi :

  1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk lingkup: 1. VLK IUPHHK-HA, 2. VLK IUPHHK-HT, 3. VLK IUPHHKHTR, 4. VLK IUPHHK-RE, 5. VLK IUPHHK-HKM, 6. VLK IUPHHK-HD, 7. VLK IUPHHK-HTHR, 8. VLK IPK, 9. VLK IUIPHHK, 10. VLK IUI, 11. VLK TDI, 12. VLK ETPIK Non-Produsen, 13. VLK TPT dan 14. VLK Pengrajin
  2. Sistem Manajemen Mutu untuk lingkup (1) Pertanian dan Perikanan, (3) Produk makanan, minuman dan tembakau (6) Kayu dan produk kayu (7) Pulp, kertas dan produk kertas
  3. Sistem Manajemen Lingkungan untuk lingkup (1) Pertanidan dan Perikanan, (3) Produk makanan, minuman dan tembakau, (6) Kayu dan produk kayu (7) Pulp, kertas dan produk kertas
  4. VLO/VLC skema TFF

 

Aturan Penggunaan Logo

  • Tanda sertifikasi (logo Lembaga MHI) harus digunakan dengan nama dan brand Lembaga MHI (Accurate, Committed and Trustworthy) dan standar yang berlaku serta nomor sertifikat.
  • Tanda sertifikasi (logo Lembaga MHI) tidak boleh terlihat lebih jelas dari pada nama dan logo organisasi yang disertifikasi

 

Kerja sama MHI dengan Lembaga Lain:

  • Tropical Forest Foundation (TFF) : Mutu Hijau Indonesia telah menandatangani MoU dengan Tropical Forest Foundation (TFF), yang bertujuan untuk membantu industri pengolahan kayu dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk melaksanakan sertifikasi VLC dan RIL sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan akses pasar. Dengan penandatanganan Mou ini, PT. MHI dapat melakukan audit CoC dari hutan sampai dengan industri, audit Reduced Impact Logging (RIL) dan dapat menerbitkan sertifikat legalitas dan sertifikat CoC sesuai dengan standar TFF.

 

Alamat Kami

PT. Mutu Hijau Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 9 wing C room 931 C

Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta- 10270

Telp. 021-57853706-7, Fax. 021-57853708

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Vysca

hotman